BAB 11: SISTEM FISKAL BERBASIS KEADILAN DAN KEMASLAHATAN
A. Sistem Fiskal Pancasila dan Instrumen Fiskal Islam: Perbandingan dan Titik Temu
Sistem fiskal Pancasila, sebagaimana termanifestasi dalam APBN, mengandalkan pajak sebagai sumber penerimaan utama dan belanja negara sebagai instrumen redistribusi dan pembangunan. Sistem fiskal Islam mengenal instrumen yang lebih beragam: zakat (kewajiban tetap bagi yang memenuhi nisab), kharaj (pajak tanah pada masa klasik), jizyah (pungutan bagi non-Muslim dalam konteks historis tertentu), dan dharibah (pajak tambahan yang boleh dikenakan penguasa dalam kondisi darurat fiskal). Titik temu keduanya terletak pada tujuan bersama: pembiayaan kepentingan publik dan redistribusi kekayaan demi keadilan sosial, meski instrumen dan terminologinya berbeda.
B. Pajak (Dharibah) dan Zakat: Dualisme Kewajiban Fiskal dalam Negara Muslim Berkonstitusi Pancasila
Dalam konteks Indonesia yang berkonstitusi Pancasila namun berpenduduk mayoritas Muslim, muncul pertanyaan tentang dualisme kewajiban fiskal: warga negara Muslim membayar pajak kepada negara sekaligus zakat sebagai kewajiban agama. Para ulama kontemporer (seperti Yusuf al-Qaradawi) berpendapat bahwa keduanya dapat berjalan berdampingan selama pajak digunakan untuk kepentingan publik yang sah dan tidak menghapuskan kewajiban zakat sebagai rukun Islam. Sinergi keduanya dapat diperkuat melalui kebijakan seperti pengakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (tax deduction), sebagaimana telah diterapkan dalam UU Pengelolaan Zakat di Indonesia, sehingga mengurangi beban ganda bagi wajib pajak yang juga muzakki.
C. Pengeluaran Negara untuk Kemaslahatan Publik: Bait al-Mal dan APBN Berkeadilan
Bait al-mal, institusi keuangan negara dalam sejarah Islam, berfungsi mengelola penerimaan negara (zakat, kharaj, ghanimah) dan mendistribusikannya untuk delapan golongan penerima zakat serta kepentingan publik lainnya (infrastruktur, pertahanan, pendidikan). APBN modern Indonesia, meski memiliki struktur dan sumber penerimaan yang berbeda, dapat mengambil semangat bait al-mal dalam prioritas pengeluarannya: memastikan belanja negara benar-benar dialokasikan bagi kemaslahatan publik yang mendesak (dharuriyat) sebelum kepentingan sekunder, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan yang tinggi sebagaimana dituntut dalam pengelolaan bait al-mal secara historis.
D. Kemiskinan dan Ketimpangan: Instrumen Fiskal Integratif sebagai Solusi
Instrumen fiskal integratif – kombinasi pajak progresif, belanja sosial APBN, zakat, infaq, dan wakaf – dapat menjadi solusi komplementer bagi persoalan kemiskinan dan ketimpangan yang selama ini kerap hanya mengandalkan instrumen fiskal konvensional. Zakat, misalnya, memiliki keunggulan karena bersifat wajib bagi muzakki, tersalurkan langsung kepada delapan golongan mustahik yang jelas kriterianya, dan memiliki basis moral-spiritual yang kuat sehingga tingkat kepatuhannya (compliance) berpotensi lebih tinggi dibandingkan pajak semata mengandalkan penegakan hukum.
E. Konstruksi Sistem Fiskal Nasional Berbasis Nilai: Mewujudkan Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur
Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur (negeri yang baik dengan ampunan Tuhan – QS. Saba: 15) adalah visi ideal masyarakat yang makmur secara material dan diridhai Allah secara spiritual. Konstruksi sistem fiskal nasional yang berbasis nilai ini menuntut agar kebijakan fiskal tidak semata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga pada pembangunan karakter bangsa yang bermoral, adil, dan bertakwa – sebuah visi jangka panjang yang menyatukan tujuan material (kemakmuran) dan spiritual (keridhaan Tuhan) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
F. Reformasi Fiskal menuju Negara Kesejahteraan Islami-Pancasilais
Reformasi fiskal menuju negara kesejahteraan Islami-Pancasilais menuntut beberapa langkah strategis: integrasi data zakat dan pajak untuk mengoptimalkan basis penerimaan negara secara sinergis, penguatan lembaga pengelola zakat (BAZNAS) agar setara profesionalitasnya dengan Direktorat Jenderal Pajak, pengembangan skema insentif fiskal bagi wakaf produktif dan filantropi Islam, serta reformulasi prioritas belanja negara yang lebih menekankan pemenuhan dharuriyat (kebutuhan pokok: pangan, kesehatan, pendidikan, perumahan) sebagai basis negara kesejahteraan yang berkeadilan.
Komentar
Posting Komentar